Kemen PPPA Mendorong Kebijakan Sawit Berkelanjutan yang Responsif Gender
Siaran Pers Nomor: B-139/SETMEN/HM.02.04/02/2026
Jakarta (15/04) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memperkuat peran perempuan di sektor kelapa sawit melalui pengarusutamaan gender (PUG) untuk mendorong pembangunan inklusif dan perlindungan anak. Upaya ini dilakukan bersama United Nations Development Programme (UNDP) melalui Green Commodities Programme guna mendorong praktik sawit berkelanjutan yang responsif gender.
Pemerintah menetapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai mandat negara melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan memperkuatnya dalam RPJMN, RPJMD, serta rencana strategis kementerian/Lembaga.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih menyampaikan sektor kelapa sawit melibatkan perempuan dalam jumlah besar, bahkan diperkirakan lebih dari 70 persen tenaga kerjanya adalah perempuan. Kemen PPPA mendorong perempuan tidak hanya bekerja sebagai buruh, tetapi juga berperan sebagai pengambil keputusan agar memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara adil.
“Perempuan harus menjadi subjek pembangunan. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan akan memastikan manfaat sektor sawit dirasakan secara lebih adil,” ujar Amurwani.
Kemen PPPA menilai peningkatan partisipasi perempuan berkontribusi langsung terhadap perekonomian nasional dan berpotensi mendorong pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto). Kemen PPPA juga menegaskan bahwa keadilan gender berdampak langsung pada kualitas pengasuhan dan tumbuh kembang anak.
“Keadilan gender akan memperkuat perlindungan anak. Ketika perempuan berdaya, anak-anak tumbuh lebih optimal,” ungkap Amurwani.
Kemen PPPA mendorong seluruh pemangku kepentingan memastikan kebijakan di sektor kelapa sawit berpihak pada perempuan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi, serta menekankan afirmasi harus diiringi peningkatan kompetensi.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera menegaskan bahwa pemerintah terus mengintegrasikan isu gender dalam kebijakan sawit berkelanjutan, termasuk melalui Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan sertifikasi ISPO.
“Pemerintah terus memperkuat sinergi lintas sektor agar pembangunan kelapa sawit tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan sosial serta perlindungan perempuan dan anak,” ujar Dida.
Ia menambahkan bahwa penguatan kebijakan dilakukan melalui penyempurnaan regulasi dan implementasi ISPO (Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia) yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Kemen PPPA menilai kesenjangan gender masih perlu diatasi. Karena itu, forum ini mendorong penyusunan pedoman PUG di sektor kelapa sawit serta berbagi praktik baik untuk mempercepat kesetaraan gender.Kemen PPPA mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi guna mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id