Kemen PPPA Perkuat Peran Pemerintah Daerah Wujudkan Pembangunan Inklusif melalui Program Ruang Bersama Indonesia (RBI)
Siaran Pers Nomor: B-162/SETMEN/HM.02.04/4/2026
Jakarta (25/4) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong penguatan peran pemerintah daerah hingga tingkat desa/kelurahan dalam mempercepat pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan responsif gender melalui Program Ruang Bersama Indonesia (RBI).
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih menegaskan RBI merupakan gerakan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung Program Prioritas Nasional ke-10 yang berfokus pada penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
“RBI hadir dengan semangat kolaborasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, serta mitra pembangunan lainnya. Melalui prinsip yang mengedepankan inklusivitas, partisipatif, responsif gender, berbasis hak anak, kolaboratif, serta adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, kami ingin memastikan bahwa pembangunan yang inklusif dan adil dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya perempuan dan anak,” ujar Amurwani dalam kegiatan Sosialisasi Program Ruang Bersama Indonesia (RBI) pada Jum'at (24/4).
Lebih lanjut, Amurwani menyoroti kondisi bonus demografi menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya perempuan dan anak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, populasi perempuan di Indonesia mencapai 49,5% dan populasi anak mencapai 29,2%.
“Pembangunan nasional kini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada upaya memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Melalui RBI, Kemen PPPA turut mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui Kebun Pangan Lokal Perempuan (KPLP) yang diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan keluarga, memperluas akses perempuan terhadap hak kesehatan, pendidikan, dan kepemimpinan, serta meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat desa,” tambah Amurwani.
Lebih lanjut, Amurwani menjelaskan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024 menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, terutama di aspek keterwakilan dalam pengambilan keputusan, tingkat partisipasi angkatan kerja, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita per tahun.
Selain itu, prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih menunjukkan angka yang memprihatinkan. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2024 menunjukkan bahwa 1 dari 4 perempuan usia produktif pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual. Sementara itu, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024 menunjukkan 1 dari 2 anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya, dengan sekitar 11,5 juta anak atau 50,78% anak usia 13–17 tahun mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan.
“Perempuan dan anak masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kekerasan, keterbatasan akses terhadap layanan dan kesempatan, hingga rendahnya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kami berharap pemerintah daerah dapat berperan aktif sebagai ujung tombak keberhasilan implementasi RBI sekaligus penggerak kolaborasi di tingkat desa/kelurahan,” pungkas Amurwani.
Sosialisasi RBI ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor antar daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 320 peserta, dari unsur dinas pengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seluruh Indonesia.
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id