Menteri PPPA Apresiasi Kongres Nasional VI KPI, Dorong Kepemimpinan Perempuan untuk Keadilan Transformatif
Siaran Pers Nomor: B-132/SETMEN/HM.02.04/02/2026
Jakarta (10/4) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengapresiasi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) atas penyelenggaraan Kongres Nasional VI yang mengangkat tema “Perempuan Memimpin Keadilan Transformatif dan Ekologis”. Menurut Menteri PPPA, tema tersebut sangat relevan dalam menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat peran perempuan sebagai motor penggerak perubahan menuju keadilan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Koalisi Perempuan Indonesia atas terselenggaranya Kongres Nasional VI. Forum ini menjadi momentum penting untuk mendorong kepemimpinan perempuan dalam menghadirkan keadilan yang transformatif,” ujar Menteri PPPA.
Lebih lanjut, Menteri PPPA menegaskan kongres ini tidak sekadar menjadi ajang pertemuan organisasi, melainkan ruang strategis untuk konsolidasi politik perempuan dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. “Perempuan memegang peran kunci dalam pembangunan. Data menunjukkan 49,5 persen penduduk Indonesia adalah perempuan dan 28,4 persen adalah anak. Artinya, hampir 70 persen populasi Indonesia harus kita berdayakan, dipenuhi hak tumbuh kembangnya dan lindungi secara optimal,” ungkap Menteri PPPA.
Di sisi lain, Menteri PPPA menyoroti masih tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data Simfoni PPA, tercatat 35.131 kasus sepanjang 2025, dengan 30.013 korban adalah perempuan.
“Angka ini hanya puncak gunung es. Banyak korban belum berani melapor. Kekerasan juga dominan terjadi di ranah domestik. Kita harus bertindak bersama,” tegas Menteri PPPA. Selain itu, berbagai kesenjangan struktural masih dihadapi perempuan, mulai dari ketimpangan upah, keterbatasan akses ekonomi, hingga rendahnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan. Keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029 tercatat baru mencapai 22 persen.
Dalam konteks krisis iklim, perempuan juga menjadi kelompok yang paling terdampak, khususnya di wilayah pedesaan, pesisir, dan komunitas rentan. Namun demikian, perspektif keadilan gender dinilai belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan transisi energi.
“Perempuan memiliki pengetahuan lokal yang penting untuk keberlanjutan. Namun, mereka masih sering tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” ujar Menteri PPPA. Meski menghadapi berbagai tantangan, Menteri PPPA menegaskan perempuan memiliki kekuatan besar sebagai agen perubahan di tingkat komunitas. Perempuan mampu membangun solidaritas, menumbuhkan kesadaran kolektif, dan mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah melalui Kemen PPPA terus memperkuat pengarusutamaan gender, meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, mendorong kemandirian ekonomi perempuan, dan memperluas kepemimpinan perempuan. Kemen PPPA juga menghadirkan inisiatif Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai gerakan kolaboratif lintas sektor untuk menyelesaikan persoalan perempuan dan anak secara bersama-sama.
Sekretaris Jenderal KPI, Mike Ferawati menyatakan Kongres Nasional VI diawali dengan konsolidasi nasional perempuan untuk memperkuat organisasi dan merespons tantangan yang dihadapi perempuan. Konsolidasi ini membahas isu strategis, mulai dari dinamika demokrasi, dampak krisis iklim dan transisi energi, penguatan perlindungan korban, hingga peningkatan representasi perempuan. “Konsolidasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat gerakan perempuan ke depan,” ujarnya.
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id