Press Release: Menteri PP dan PA: Lindungi Anak, Stop Perkawinan Anak
PRESS RELEASE
Menteri PP dan PA: Lindungi Anak, Stop Perkawinan Anak
Siaran Pers Nomor: 117/Humas KPP-PA/10/2015
Mataram (8/10) – Isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan isu dinamis dan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Banyaknya kekerasan dan kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya terhadap anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat perhatian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise.
“Angka perkawinan usia anak di NTB termasuk dalam kategori tinggi di Indonesia. Dari beberapa kasus, penyebab tingginya angka perceraian adalah karena perkawinan usia anak. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh stakeholder harus serius menanganinya agar jumlahnya bisa diturunkan,” ujar Menteri PP dan PA saat berdialog dengan Gubernur NTB, PKK, Muspida Provinsi, Kabupaten/Kota, anggota DPRD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi perempuan dan anak di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Kamis (8/10).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Yohana menuturkan sejumlah dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan usia anak, diantaranya memberikan ruang putusnya sekolah, hilangnya masa depan anak-anak, berkontribusi terhadap lambatnya peningkatan sumber daya manusia, dan dampak terhadap kesehatan reproduksinya. “Kementerian PP dan PA terus membangun komitmen termasuk bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan hak anak dengan proses memperhatikan tumbuh kembangnya. Hal ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan anak-anak agar tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang mampu membawa tongkat estafet demi kemajuan bangsa ke depan,” tutur Menteri Yohana.
Lebih jauh Menteri Yohana mengatakan faktor budaya yang berkembang di masyarakat menjadi salah satu tantangan terbesar yang menyebabkan tingginya angka perkawinan usia anak di Provinsi NTB. Oleh sebab itu, ia mendorong agar masyarakat diberikan pemahaman komprehensif terkait perkawinan di usia anak, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota didorong untuk menciptakan kota dan lingkungan layak anak, sekolah ramah anak, serta diadakan pelatihan-pelatihan / diberikan keterampilan positif bagi para perempuan. “Kementerian PP dan PA bekerjasama dengan Tahir Foundation akan mendirikan balai pelatihan bagi para calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) sehingga perempuan atau tenaga kerja Indonesia memiliki kemampuan yang mumpuni ketika bekerja di luar negeri. Saya berharap hal ini dapat menekan tingginya angka perkawinan usia anak di Provinsi NTB,” tutur Menteri Yohana.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana NTB, Wismaningsih tidak menampik jika angka perkawinan usia anak di NTB tinggi. Berdasarkan data 2014, angka perkawinan usia anak di NTB mencapai 50,1 persen. Dengan usia rata-rata perkawinan di bawah 15 tahun.
