Press Release: Wujudkan Kota Layak Anak untuk Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak
PRESS RELEASE
Wujudkan Kota Layak Anak untuk Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak
Jakarta (16/10) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (Menteri PP-PA) Linda Amalia Sari Gumelar membuka acara “Rapat Koordinasi Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak (Rakornis KLA) Tahun 2014” di Jakarta, Kamis (16/10)”.
Kegiatan yang dihadiri oleh para Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari 34 Propinsi dan 190 Kabupaten Kota ini terselenggara dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan KLA periode 2009-2014 dan mengukuhkan komitmen bersama untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas tinggi di masa depan.
“Anak laki-laki dan anak perempuan diciptakan dengan potensi kemampuan yang sama untuk berkembang, baik dari aspek akal, intelektual, fisik, maupun aspek mental-spiritual, untuk itu, peran pengasuhan anak menjadi sangat penting pengaruhnya terhadap perkembangan anak,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (Menteri PP-PA) Linda Amalia Sari Gumelar. Namun, Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa pengasuhan anak adalah tugas utama istri/ibu, padahal menurut berbagai penelitian internasional “Men and Gender Equality Survey” menyebutkan bahwa anak laki-laki yang dibesarkan dengan keterlibatan ayah dan pengasuhan akan lebih kecil kemungkinan untuk terlibat dalam perilaku beresiko, seperti kekerasan, kriminalitas, penggunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang.
Dalam perjalanan lima tahun terakhir banyak capaian yang telah dilakukan, terlebih pembangunan Kota Layak Anak (KLA). Pada tahun 2010 jumlah daerah yang menginisiasi KLA hanya 15 kabupaten/kota, saat ini jumlah tersebut telah meningkat menjadi 15 provinsi dan 190 kabupaten/kota. Dari 190 kabupaten/kota telah terdapat kabupaten/kota yang menuju KLA dengan kategori Pratama, Madya dan Nindya masing-masing berjumlah 41, 17, dan 4 kabupaten/kota.
Beberapa capaian lainnya adalah jumlah Gugus Tugas KLA yang lima tahun lalu baru terbentuk di 20 kabupaten/kota, maka tahun ini telah terbentuk di tingkat nasional 15 provinsi, dan 190 kabupaten/kota. P2TP2A juga telah terbentuk di 33 provinsi dan 247 kabupaten/kota. UPPA juga telah terbentuk di 510 Mapolres, selain ketersediaan Rumah Perlindungan Sosial, untuk membantu perempuan dan anak korban kekerasan.
Dalam Klaster Hak Sipil dan Kebebasan: Tahun 2010 anak yang tercatat dan memiliki akta kelahiran sebesar 55% dan di akhir tahun 2014 meningkat menjadi 72%.
Sedangkan untuk Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, capaian-capaian yang sangat menggembirakan, dalam hal: penurunan Angka Kematian Bayi, penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita, dan peningkatan ASI eksklusif. Selain iyu telah dikembangkan Puskesmas Ramah Anak dalam rangka pemenuhan hak anak atas kesehatan.
Dalam Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya telah terdapat Pengembagan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI), KPP-PA bersama dengan 9 K/L terkait telah menginisiasi adanya Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA), yang pelaksanaannya telah dirintis oleh beberapa sekolah secara mandiri.
Selanjutnya untuk Klaster Perlindungan Khusus, bagi anak anak yang memerlukan perlindungan khusus, dalam UU Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 telah dikelompokkan ke dalam 15 (lima belas) kelompok.
Kementerian PP-PA pada tahun 2011 juga telah memfasilitasi terbentuknya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI) sebagai upaya mewujudkan good governance (tiga pilar pembangunan: pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak Indonesia. APSAI merupakan organisasi independen yang dibentuk atas inisiasi dunia usaha untuk berkontribusi memenuhi hak dan melindungi anak-anak Indonesia. Sampai saat ini telah bergabung 29 perusahaan dalam APSAI.
Capaian Kementerian/Lembaga yang juga menonjol, bahwa sejak tahun 2011 KLA Indonesia telah memperluas jaringannya ke tingkat internasional dengan tujuan utama memperoleh lesson learned dari pengalaman-pengalaman terbaik negara-negara lain. KLA Indonesia juga telah menjadi bagian dari jaringan KLA Asia Pasifik (yang terdiri dari negara-negara Australia, Jepang, Hongkong, Brazil, Nepal, Bangladesh, dan Malaysia), dan juga jaringan bilateral seperti dengan: Spanyol, Vietnam, Jepang dan Korea.
Melihat kondisi pembangunan anak saat ini, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan perlindungan anak yang meliputi pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, yang telah kami integrasikan ke dalam Rencana Kerja 2015 antara lain Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup; Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya melalui penguatan sistem perlindungan anak, Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.
“Program Kab/Kota Layak Anak ini tidak berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari program pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada tumbuh kembang anak secara terpadu dan holistic,” ujar Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar.
HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3456239,
e-mail : humas.kpppa@gmail.com