Rakornas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012
Bertempat di Aston Hotel dan Resort Bogor, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan Rakornas Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 12-14 Maret 2012. Tema yang diangkat pada Rakornas kali ini adalah “Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak melalui hukum yang berkeadilan”. Rakornas ini diikuti oleh Kepala Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan, Kepala Biro Hukum, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Bappeda serta perwakilan Kementerian/Lembaga di seluruh Indonesia. Wakil Gubernur dan Ketua Komisi E/Komisi IV DPRD Provinsi seluruh Indonesia juga turut menghadiri Pembukaan Rakornas kali ini.
Sesaat sebelum Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuka secara resmi, Kementerian Perberdayaan Perempuan menandatangani kesepakatan bersama dengan Kepala Perpustakaan Nasional. Penandatanganan tersebut bertujuan untuk:
1. Mewujudkan visi dan misi Kementerian PP dan PA, terutama dalam penataan Perpustakaan Kementerian PP dan PA secara baik dan rapih;
2. Untuk menumbuhkan Budaya Gemar Membaca, terutama di kalangan anak-anak; dan
3. Mendorong terciptanya Masyarakat Gemar Membaca, melalui peran ibu secara khusus sebagai perpustakaan pertama bagi anak-anaknya, dan secara umum melalui peran orang tua.
Dalam sambutannya saat membuka Rakornas PP dan PA, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan bahwa alasan mengangkat tema Rakornas sebagaimana dimaksud di atas karena dalam perkembangan terakir ini, ditengarai semakin bervariasinya kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi, baik secara kuantitas maupun kualitas.
Narasumber yang berkesempatan memberikan materi dalam Rakornas Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2012 adalah sebagai berikut:
1. Cholilah, S. H., M. Hum. dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
2. Ida Padmanegara, S. H., M. H. dari Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM;
3. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S. H., M. H. dari Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
4. Kombes. Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M. Si. dari Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Kepolisian RI;
5. Azis, S. H. dari Kejaksaan Muda Pidana Umum;
6. Ria Latifa dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi);
7. Ninik Rahayu, dari Komisi Nasional Perempuan;
8. Santi Kusumaningrum dari Pusat Kajian Anak, Universitas Indonesia; dan
9. Ahmad Taufan Damanik, Perwakilan Indonesia untuk ASEAN Commission on the Protection and Promotion of the rights of Women and Children (ACWC).